Banda Aceh – Pemerintah sudah mentargetkan seluruh instansi pemerintah harus menggunakan software legal paling lambat 31 Desember 2011 termasuk untuk Aceh. Untuk menghemat biaya pembelian software legal maka diminta memanfaatkan Free Open Source Software (FOSS) yang gratis dan mudah dimodifikasi. Penerapan FOSS merupakan program pemerintah yang disebut Indonesia Go Open Source (IGOS).
Dirjen APTEL Depkominfo, Prof.Ir.Cahyana, mengatakan hal tersebut dalam acara teleconference Sosialisasi Pemanfaatan Perangkat Lunak Open Source dan Penerapan Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual, Senin (8/6) di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Aceh Banda Aceh. Telekonference berlangsung antara Banda Aceh-Jakarta dan di Jakarta di hadiri oleh Dirjen APTEL Depkominfo, Sekjend Dephub, Sekjend Mendagri dan staf ahli Menristek.
Dalam acara yang dihadiri oleh kepala SKPA, kepala daerah, komunitas Linux, tersebut Cahyana menyampaikan beberapa keuntungan penggunaan FOSS bagi pemerintah Aceh. “Mudah melakukan modifikasi, harga murah bahkan gratis, tahan terhadap serangan virus,”ujarnya. Ia sendiri telah menggunakan software open source sejak 4 tahun yang lalu dan mengaku belum pernah diserang virus sekalipun.
Cahyana menyebutkan ada sekitar 1 juta komputer PC yang digunakan pemerintah. Jika harga software non FOSS untuk satu PC sekitar 400 USD maka dihabiskan uang sebanyak 400 juta USD. “Banyak uang yang bisa kita hemat dengan FOSS dan ini juga merupakan suatu perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual,”tuturnya
Seluruh instansi pemerintah diminta untuk mengechek jangan sampai ada software bajakan digunakan pada komputer milik pemerintah. Jika masih ada perangkat illegal, diminta ganti dengan FOSS. “Kita mentargetkan pada 31 Desember 2011 seluruh instansi harus menggunakan software legal, bukan bajakan, sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,”kata Cahyana.
Kadishubkomintel Aceh, Yuwaldi Away, menjadi moderator dalam acara diskusi ini. Peserta diskusi juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pejabat tinggi dari Jakarta. [003]
Source :
http://www.theglobejournal.com/detilberita.php?id=2749
Dirjen APTEL Depkominfo, Prof.Ir.Cahyana, mengatakan hal tersebut dalam acara teleconference Sosialisasi Pemanfaatan Perangkat Lunak Open Source dan Penerapan Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual, Senin (8/6) di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Aceh Banda Aceh. Telekonference berlangsung antara Banda Aceh-Jakarta dan di Jakarta di hadiri oleh Dirjen APTEL Depkominfo, Sekjend Dephub, Sekjend Mendagri dan staf ahli Menristek.
Dalam acara yang dihadiri oleh kepala SKPA, kepala daerah, komunitas Linux, tersebut Cahyana menyampaikan beberapa keuntungan penggunaan FOSS bagi pemerintah Aceh. “Mudah melakukan modifikasi, harga murah bahkan gratis, tahan terhadap serangan virus,”ujarnya. Ia sendiri telah menggunakan software open source sejak 4 tahun yang lalu dan mengaku belum pernah diserang virus sekalipun.
Cahyana menyebutkan ada sekitar 1 juta komputer PC yang digunakan pemerintah. Jika harga software non FOSS untuk satu PC sekitar 400 USD maka dihabiskan uang sebanyak 400 juta USD. “Banyak uang yang bisa kita hemat dengan FOSS dan ini juga merupakan suatu perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual,”tuturnya
Seluruh instansi pemerintah diminta untuk mengechek jangan sampai ada software bajakan digunakan pada komputer milik pemerintah. Jika masih ada perangkat illegal, diminta ganti dengan FOSS. “Kita mentargetkan pada 31 Desember 2011 seluruh instansi harus menggunakan software legal, bukan bajakan, sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,”kata Cahyana.
Kadishubkomintel Aceh, Yuwaldi Away, menjadi moderator dalam acara diskusi ini. Peserta diskusi juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pejabat tinggi dari Jakarta. [003]
Source :
http://www.theglobejournal.com/detilberita.php?id=2749
3 komentar:
Mudah2 an... Amin....
:-? bisa ga ya ?
@semuanya : semoga saja bisa. amin :)
Post a Comment